Tano BatakUnggulan

Provinsi Tapanuli untuk Mempercepat Kesejahteraan

Satahi Saoloan dan Saurdot Menjadi Kunci Sukses Faktornya

Oleh: Polmas Sihombing*)

“Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh”
Tampakna do Tajomna, Rim ni Tahi do Gogoga

Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru (selanjutnya disebut DOB) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) selama tahun 2003 sampai 2009, terdapat 510 DOB, dan saat ini Indonesia memiliki 511 DOB yang terdiri dari 34 provinsi, 414 kabupaten dan 97 kota.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014), diharapkan otonomi daerah mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu:

  1. persyaratan pertama, persayaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  2. persayaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: a). Geografi, b) Demografi, c) Keamanan, d) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, e) Potensi ekonomi, f) Keuangan daerah, g) Kemampuan penyelenggaran pemerintahan. Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota.  Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut: 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan, 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk.

Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. UU No. 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2014 belum ada.**)

Merujuk pada kedua persyaratan di atas, sebenarnya pengajuan Provinsi Tapanuli sebenarnya sudah memenuhi syarat, namun oleh karena belum “satahi saoloan (sehati sepikir), dan saurdot (seirama) antar anak Bangso Batak.

Kerinduan dan harapan masih terbentuknya Provinsi Tapanuli, masih diselimuti adanya kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa perjuangan Provinsi Tapanuli masih miliknya atau prosesnya harus melalui mereka.  Belum terwujudnya Provinsi Tapanuli, semoga sesuai dengan umpama (petuah) leluhur Batak yang mengatakan :

Lambat adong napinaima na, hatop adong nadiaduna
(lambat ada yang ditunggu, dan cepat ada yang dikerjarnya).

Terwujudnya Provinsi Tapanuli menunggu kebersamaan kita (sehati, sepikir, dan seirama).  Sebagai goal bersama  bersama, terwujudnya Provinsi Tapanuli adalah warisan untuk anak, cucu, dan cicit (anak, pahompu, dan nini/nono) kita.

Sebagai upaya menumbuhkan kembali semangat dan penyatuan hati dan pikiran, serta mengatur irama gerak langkah untuk terwujudnya Provinsi Tapanuli, maka kita mengadakan sebuah acara :

Diskusi dan Mendengar Musik Etnik Batak
(Provinsi Tapanuli untuk Mempercepat Kesejahteraan)
Rabu 1 Juni 2022 (pukul 15.00-18.00) di Lapo Codian, Cawang,
Jakarta Timur, secara offline dan online (zoom).

Diskusi ditujukan untuk menggelorakan kembali semangat dan kerinduan terwujudnya Provinsi Tapanuli.   Kita harus bergandengan tangan melahirkan sebuah konsep pemekaran wilayah yang tidak mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam masa persiapannya dan pasca terbentuknya pun.

Proses pengusulan Provinsi Tapanuli harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, serta memahami relatias perpolitikan di Indonesia dan  menggunakan cara-cara yang bermartabat.

Keterlibatan putra terbaik Batak yang memiliki kemampuan lobby dan memiliki pribadi pengayom hendaknya turun tangan dan turun gunung.

Hadirlah dan ikut sertalah dalam acara tersebut dan sekaligus menjadi bagian dari sejarah baru Bangso Batak.

 

*) Penggagas Acara Diskusi dan Mendengar Musik Etnik Batak dan
Pribadi yang senantiasa berhasrat berkontribusi untuk Habatahon.
**) Sumber: 145878-ID-pemekaran-daerah-berdasarkan-undang-unda.pdf (neliti.com)

 

Rekomendasi Berita