Peluang Tak Terbatas Orang Batak di Tiga Provinsi Daerah Otonom Baru Papua
Oleh: Polmas Sihombing, Ir, MM
TanoBatakNews – “Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Jumat 11 November 2022, saya Muhammad Tito Karnavian Mendagri bertindak atas nama presiden, meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU No 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022,” demikian kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Diresmikannya ke tiga provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, maka kini Indonesia punya 37 provinsi. Untuk melaksanakan kegiatan pasca dibentuknya tiga DOB di Papua, maka pemerintah juga menunjuk tiga orang sebagai penjabat (Pj) gubernur.
Ketiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari: Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.
Tito juga menunjuk tiga penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi tiga provinsi baru tersebut. Tiga nama itu yakni Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan.
Adapun profil 3 Pj Gubernur Provinsi Baru di Papua adalah sebagai berikut:
Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
Wanita kelahiran 10 Januari 1971 ini juga pernah dua kali menjadi Pj Bupati. Ribka menempuh pendidikan S1 di Universitas Cenderawasih. Dia melanjutkan pendidikan magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut dan meraih doktor Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih.
Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo. Apolo Safanpo resmi dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Selatan. Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan.
Pria kelahiran 24 April 1975 itu juga pernah menjadi akademisi di Universitas Cenderawasih. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2003-2005. Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2005 hingga 2012.
Kemudian, Apolo Safanpo menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2012 hingga 2017. Apolo Safanpo menempuh pendidikan S1 di Teknik Sipil UNS Solo dan melanjutkan S2 Teknik Lingkungan di ITS Surabaya dan meraih doktor di Teknik Sipil Undip Semarang.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo Nikolaus Kondomo merupakan seorang jaksa. Sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, dia bertugas sebagai Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional Kejaksaan Agung RI.
Nikolaus meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan Magister Hukum dari Universitas Cenderawasih.
Peluang Tak Terbatas Orang Batak
Sebenarnya Papua atau Irian Jaya, menjadi daerah yang tak asing bagi orang Batak. Banyak generasi muda Batak sejak tahun 1980-an saat selesai sekolah SMA dan perguruan tinggi, merantau ke Irian Jaya. Dan saat pemerintahan Soeharto, banyak orang Batak yang ditugaskan menjadi pejabat di sana.
Di era reformasi, Papua (Irian Jaya) berkembang menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemajuan Papua di segala bidang pasca reformasi terus bergerak, terutama di bidang pendidikan, sehingga ketersediaan tenaga kerja baik dipemerintahan dan swasta relatif tercukupi. Namun, ketersediaan sumberdaya manusia berkeahlian khusus dan terampil, belum tercukupi.
Sumber daya manusia dengan kompetensi khusus dari berbagai keahlian dan sumberdaya manusia terampil, akan menjadi sumber penggerak kemajuan baru di kelima provinsi di Pulau Papua. Di samping itu, sumber daya manusia di berbagai sektor, termasuk di sektor non formal akan meningkat, seiring dengan dibentuknya DOB di Papua.
Tingginya kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor, baik di pemerintahan dan swasta, menjadi peluang tak terbatas bagi orang Batak. Dengan demikian, sudah sepatutnya orang Batak menjadikan lima provinsi di Papua menjadi daerah perantauan utama.
Dalam lima tahun ke depan, belum akan terlihat perubahan yang signifikan akan kebutuhan sumber daya manusia di tiga provinsi DOB. Namun, di lima tahun berikutnyadiperkirakan akan terjadi permintaan yang tinggi akan sumberdaya manusia berkeahlian khusus dan terampil.
Perguruan tinggi di Sumatera Utara milik HKBP seperti Universitas Nommensen, sebagai produsen tenaga guru dan kependidikan, insyinyur, dokter, sarjana hukum, sudah saatnya melirik peluang ini sebagai daerah tujuan lulusannya.
Kebutuhan tenaga terampil di bidang kesehatan, misalnya perawat, teknisi, dan sebagainya menjadi tiang penyanggah dalam kemajuan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di lima provinsi di Papua.
Kejayaan FKIP Universitas HKBP Nommensen sebagai produsen guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, seyogianya dikembalikan dan ditingkatkan.
Adanya irisan tradisi, budaya, dan agama antara Batak dengan suku-suku di Papua, menjadi keuungulan komparatif bagi orang Batak dalam memenangkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Pulau Papua.
Prestasi dan keunggulan ini, jangan diambil oleh orang lain. Mari kita dan FKIP Nommensen ingat umpasa Batak yang mengatakan “Iba mangguling batu, halak dapotan gurampang”
