NasionalOpiniTano BatakUnggulan

Koalisi Parpol untuk Pilpres dan Pilkada 2024, Sudah Saatnyakah..?

Oleh: Polmas Sihombing.-

Pemerintah dan DPR sepakat memutuskan penyelenggara pemilihan umum dan hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) akan jatuh pada Rabu (28/2/2024), sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 jatuh pada Rabu (27/11/2024).

Tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022 dan pencalonan pada Pilkada 2024 akan didasarkan pada hasil Pemilihan Legislatif 2024.

Apa konsekuensi kesepakatan dan keputusan pemerintah dan DPR RI terhadap gerak langkah parpol dalam menghadapi Pilpres dan Pileg?  Parpol membentuk koalisi  adalah suatu han yang lumrah dan tak terhindarkan, karena sangat menentukan langkah dan bagaimana formasi mereka dalam memenangkan pertarungan, serta agar persyaratan parpol dalam mencanlonkan Presiden dan Wakil Presiden memenuhi syarat.

Sesuai  Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Teknis lainnya, syarat utama parpol atau gabungan parpol mengajukan capres dan cawapresnya adalah memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Apa, bagaimana, dan kenapa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) segera dibentuk

  • PPP dan PAN tidak dapat mencalokan pasangan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. PAN: 9.572.623 suara sah atau 6,84% dan PPP:  6.323.147 suara sah atau 4,52% atau totalnya hanya 11,36%.  Terobosan Golkar untuk menggandeng PPP dan PAN untuk membentuk koalisi adalah untuk        mengamankan persyaratan pencalona presiden dan wakil presiden di pilpres 2024. PPP dan PAN cepat-  cepat mengambil keputusan, agar mereka memiliki bargaining power di koalisi KIB dan dalam penentuan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.
  • PKB (9,69 % suara) dan Nasdem (9,05 % suara) berusaha untuk menjadi penentu atau menjadi joker buat Gerindra. Jika PKB dan Nasdem pun bergabung, kedua parpol tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.
  • Bagaimana dengan PKS (8,21 %) dan Partai Demokrat (7,77 %)? Kedua partai ini selama dua periode Presiden Joko Widodo atau PDIP berkuasa dengan koalisinya, memosisikan diri sebagai “oposisi.”  Menggandeng kedua parpol ini dalam pilpres 2024 akan menjadi beban bagi penggandengnya.
  • Kedua parpol PKS dan Demokrat pun tidak dapat mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden (gabungan suara keduanya hanya 15, 98 %), sehingga jika diajak pun berkoalisi, bargaining powernya ditekan sekecil mungkin oleh partai pengajaknya.
  • Hanya PDIP yang dapat tanpa membentuk koalisi untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden (suara sahnya 19,33 persen atau 27.053961 suara), namun menguasai kursi di DPR sebanyak 22,26 % kursi).

Koalisi yang dibentuk Golkar Bersama PPP dan PAN sah-sah saja, hanya terkesan mengutamakan urusannya.  Ketiga parpol (Golkar, PPP dan PAN) tergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo yang saat ini masih sibuk dengan urusan minyak goreng, turunnya harga tandan buah segar kelapa sawit, kenaikan harga BBM, dan belum pulihnya ekonomi pasca Covid 19.

Bagi rakyat Indonesia dan kelangsungan NKRI, calon presiden dan wakil presiden yang diajukan parpol haruslah merupakan anak bangsa terbaik, jauh dari dukungan kaum radikal, dan tidak menggunakan politik identitas.

Adanya 4 (empat) pasangan calon presiden di Pilpres 2024 akan menciptakan kompetisi yang baik; PDIP tanpa koalisi, Gerindra dengan Nasdem, Golkar dengan PPP dan PAN, dan Koalisi PKB dengan Demokrat dan PKS. Artinya ada banyak pilihan bagi rakyat dan parpol pun berusaha untuk mencari dan menawarkan  pasangan calon presiden dan wakil presiden terbaik.

Khusus untuk masyarakat di Tanah Batak (Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir), harus ekstra hati-hati menentukan pilihan terhadap partai politik di pileg 2024.  Mengapa..?  Karena konsekuensinya sangat besar terhadap siapa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan di Pilkada 2024.

Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, kita sudah melihat kualitas kepemimpinan dari bupati terpilih yang diusulkan oleh partai politik.  Akankah kita melanjutkan pilihan dari parpol yang sama atau sebaliknya?

Sumber gambar: Republika Online

Rekomendasi Berita