Berita UtamaHukum & KriminalOpini

Apakah Sang Irjen Itu Biadab?

OPINI

Kata biadab biasanya disematkan terhadap sebuah perilaku yang sudah diluar batas nalar kewajaran manusia normal. Kata biadab, sering menjadi kata puncak dari sebuah penilaian atas kekejaman, kesadisan, kurang ajar, tega, tidak berperikemanusiaan, tidak tahu adat (sopan santun), tidak beradab, dan sejenisnya, yang dilakukan siapapun terhadap orang lain.

Kata biadab, nampaknya layak disematkan kepada Irjen Pol. Ferdy Sambo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv. Propam Mabes Polri, alias polisinya polisi. Apalagi jika benar seperti pengakuan Bharada E (Bharada Eliezer) belakangan ini yang mengatakan, Ferdy Sambo menembak 2 (dua) kali ajudannya Brigadir J (Brigadir Nofriansyah Jhosua Hutabarat), di rumah dinas sang Kadiv. Propam itu sendiri, pada 8 Juli 2022, di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Jadi, bukan saja hanya Bharada E yang disuruh menembak Brigadir J dihadapannya, tapi Irjen Ferdy Sambo juga dikatakan menembak Brigadir J, untuk mengakhiri nafas ajudannya itu. Juga diketahui, ajudan lain Bripka Ricky Rizal, alias RR yang sebelumnya disuruh menembak Brigadir J, namun berani menolak perintah. Dalam kondisi saat itu dikatakan, sang Irjen sedang memegang pistol juga, yang membuat Bharada E merasa terancam dan ciut nyalinya, jika tidak mau melakukan perintah komandannya. Apa namanya ini kalau bukan biadab?

Yang membuat makin mengerikan dan sadis, kepada para pelaku dan yang membantu pembunuhan secara terang-terangan tersebut, sang Irjen menjanjikan Rp. 1 miliar akan diberikan kepada Bharada E, Rp. 500 juta untuk Bripka RR, dan Rp. 500 juta untuk Asisten Rumah Tangga, Kuat Ma’ruf (KM), jika nanti kasusnya sudah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan alias SP3. Bukankah ini berarti Sambo bermaksud ingin membayar pembunuh bayaran? Segitu brutalnya?

Sangat sulit diterima akal sehat, jika Ferdy Sambo yang levelnya sudah petinggi Mabes Polri, membayar orang-orang yang membantunya membunuh ajudan yang bertahun-tahun sudah ada dalam lingkungannya sendiri. Bahkan Brigadir J selaku ajudan, sangat diyakini siap mati untuk menyelamatkan sang komandannya itu, jika sewaktu-waktu terjadi ancaman. Tapi akhirnya, Brigadir J, mati ditangan sang Jenderal. Apakah ini bukan perilaku yang sadis dan mengerikan, bahkan tidak berperikemanusiaan?

Yang parah sejak awal, adanya skenario sang Jenderal yang berani mengorbankan isterinya, Putri Chandrawati, yang digembar-gemborkan sebagai korban pelecehan seksual, yang dituduh dilakukan Brigadir J. Belakangan diketahui, skenario terjadinya tembak-menembak antara Brigadir J dengan Bharada E terbantahkan dengan penembakan sepihak oleh para pelaku. Dan karangan terjadinya pelecehan seksualpun, tidak terbukti, dengan tidak ditemukannya unsur pidana. Yang akhirnya diketahui, isteri sang Jenderal dijadikan tersangka, karena ikut langgam sang suami, membantu mengiming-imingi pemberian uang kepada para ajudan lainnya yang terlibat pembunuhan tersebut.

Melibatkan sang isteri, menjadi sesuatu yang sangat diluar dugaan dan luar biasa berani. Karena ini sifatnya sangat spekulatif dan penuh risiko. Pada umumnya, seorang suami melindungi isterinya, apalagi dari sesuatu yang sifatnya berbahaya, dan sebuah tindak kejahatan. Nah, ini apa namanya kalau bukan Sambo raja tega?

Yang lebih menggegerkan lagi, Tim Khusus Penyidikan kasus ini, yang dibentuk Kapolri, Jederal Listyo Sigit Prabowo, setelah Presiden R.I mengatakan buka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan nyaringnya teriakan Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, SH dan kerasnya reaksi publik dari berbagai elemen masyarakat, menguak mereka yang ternyata terlibat. Pertama diumumkan ada 31 personil, kedua menjadi 63 orang, dan terkini (20/08/2022) menjadi 83 orang.

Dari 83 anggota, 35 di antaranya direkomendasikan untuk dikirim ke tempat khusus (Patsus) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dimana 6 (enam) perwira diduga melakukan Obstruction of Justice, alias melakukan tindak pidana menghalangi proses penyidikan. Coba kita bayangkan, kenapa harus sebanyak 83 orang yang terlibat? Koq bisa manut saja yang 83 orang itu? Dan bagaimana karir mereka ini? Bagaimana pula penderitaan para keluarga 83 polisi yang terlibat ini?

Pantas saja peristiwa ini baru terungkap 4 (empat) hari kemudian, setelah peristiwa terjadi. Karena melibatkan banyak bidang dan banyak personil untuk mengatur skenario menutupi kasus ini, sampai ke bawah. Dan yang bikin tak habis pikir, kenapa mereka yang 83 orang itu malah mau memperkuat persekongkolan jahat itu, padahal mereka adalah para penegak hukum yang tahu hukum?

Mencermati banyaknya yang terlibat, ini mencerminkan begitu bobroknya internal kepolisian kita, bak sarang penyamun. Ini mencerminkan praktek mafioso, yang biasanya mampu menyusun kekuatan dengan memiliki jaringan yang solid dalam satu kelompok tertentu secara terselubung. Ini dilakukan untuk mencapai target misi yang diinginkan sang Big Boss.

Selain para ajudan yang terlibat pembunuhan sudah disiapkan uang tutup mulut, beberapa lembaga dan mitra lainnya juga diketahui upaya sogok. Diberitakan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) diberikan amplop berisi uang. Bahkan Dewan Pers juga dikabarkan diberikan amplop berisi uang, dengan pesan, para wartawan hanya mengutip dari keterangan resmi pihak Polri saja. Apa maksudnya ini, jika tidak ada udang dibalik batu? Kenapa rapat Pengacara Isteri Ferdy Sambo harus tertutup dengan Dewan Pers? Kenapa harus muncul arahan dari Dewan Pers yang berlawanan dengan Kode Etik Jurnalistik?

Satu lagi yang bikin tercengang, kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ferdy Sambo waktu itu (menurut sumber yang mengetahui), melaporkan kejadian tewasnya Brigadir J, sebagaimana skenario awal. Bahwa isterinya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J, dan dirinya dikatakan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Apa ini bukannya pembohong kaliber? Apa ini bukan mencerminkan pembunuh berdarah dingin?

Hal lain yang membuat publik juga banyak berkomentar, saat Irjen Pol. Ferdy Sambo diperiksa di Bareskrim Mabes Polri sebelum ditetapkan tersangka, yang menyatakan permohonan maaf sebagai makhluk Tuhan, tapi dengan embel-embel, mengatakan, “terlepas dari apa yang dilakukan Alm. Brigadir J kepada isteri dan keluarganya”. Haha..Luar biasa! Sudah membunuh secara fisik, tapi masih saja sang Irjen melakukan pembunuhan karakter (Character Assasinations). Apa namanya kalau bukan Psikopat?

Dan jika benar adanya pemberitaan yang mengatakan, bahwa AKP Rita Yuliana, yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Ferdy Sambo, justru merasa terjebak dalam lingkaran mafia perdagangan narkoba jaringan Sambo, wah…bisa-bisa tumpul juga otak kita mencernanya. Artinya, betulkan perdagangan narkoba dikendalikan sang mantan Kadiv. Propam itu, selain yang disebut-sebut juga pegang kendali judi online 303? Nah, kenapa pula AKP Rita Yuliana merasa terancam? Bukankan mestinya enak-enakan?

Adalagi yang membuat bingung masyarakat, dengan ungkapan Deolipa Yumara, yang sempat menjadi Kuasa Hukum Bharada E, selama 4 (empat) hari, yang mengatakan ada soal LGBT dalam rangkaian kasus ini. LGBT yang bagaimana maksudnya ya? Siapa dengan siapa yang LGBT?

Tentu, yang paling menyedihkan adalah, gara-gara perbuatan sang Irjen, institusi kepolisian mengalam goncangan yang sangat dahsyat. Hal ini ditunjukkan berdasarkan survey situasional dari beberapa jajak pendapat, yang sempat anjlok ke angka di kisaran 20-30% yang mempercayai institusi Polri, dari sekitar 79,8% sebelumnya. Namun setelah ada progres signifikan, dengan ditetapkannya para tersangka, kembali lagi hasil survey menunjukkan kenaikan pesat.

Akhirnya, dalam perjalanan kasus ini hingga kini, kelima tersangka tersebut terjerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun bisa saja akan bertambah, jika para perwira yang terlibat tersebut, bukan hanya persoalan Kode Etik Profesi. Tapi, jika hasil penyidikan menunjukkan adanya “Obstruction of Justice”, maka mereka kena pasal Pidana.

Dari beberapa unsur yang diuraikan, nampaknya baru kali ini terjadi hal yang menggegerkan institusi Polri, khususnya sejak reformasi yang memunculkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apalagi yang membuatnya terpuruk, justru main job kepolisian, yaitu penegakan hukum dalam tindak kriminal. Semuanya ini, gara-gara sang Irjen Sambo! (Jakarta, 22-08-22)

Rekomendasi Berita