BERITABerita UtamaNasionalPolhukam

Aksi Hacker Bjorka vs Pemerintah Indonesia Bak Drama Thriller

TanoBatakNews – Kemunculan hacker dengan nama alias Bjorka membuat kehebohan di tengah masyarakat karena sukses membongkar data-data sensitif dan mempermalukan pemerintah.

Data-data yang dibocorkan dan disebarkan Bjorka pun tak main-main seperti data 26 juta pelanggan Indihome, 1,3 miliar data registrasi SIM card, 105 juta data pemilih KPU, dan data surat-surat presiden dengan Badan Intelijen Negara.

Nama hacker Bjorka pun menjadi semakin tenar setelah merilis artikel dan data pelaku pembunuhan aktivis Munir beberapa waktu lalu.

Alih-alih mengutuk aksi Bjorka, masyarakat Indonesia justru mengkritik Kominfo yang dinilai lalai dalam menjaga keamanan data penduduknya.

Nah bagaimana aksi Bjorka hingga membuat Pemerintah Indonesia ketar-ketir? Simak sinopsisnya.

Bjorka merupakan nama akun seorang yang diduga hacker dari sebuah forum yang dikhususkan untuk membagikan data base baik secara ilegal maupun legal, yakni breached.to.

Dia pertama kali muncul di forum breached.to pada 9 Agustus 2022 dan langsung mengupgrade akunnya menjadi status God.

 

Episode 1: Versus Kominfo (Stop Bein An Idiot)

 

Nama Bjorka mulai mencuat setelah seorang pengguna Twitter mengunggah tangkapan layar akun Bjorka di forum breached.to yang membagikan 1,3 miliar data registrasi pengguna SIM card pada 1 September 2022.

Adapun data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran.

Dia mengatakan bahwa data tersebut diperoleh dari peretasan Kominfo RI. Seperti diketahui pada 2017, Kominfo mewajibkan masyarakat untuk mendaftar SIM card menggunakan data pribadi.

Drama pada episode 1 semakin memanas akibat tanggapan Kominfo yang dianggap blunder dengan berbagai klarifikasinya.

Pertama, Kominfo membantah bahwa data tersebut berasal dari mereka. Hal tersebut direspon oleh provider bahwa kebocoran juga bukan berasal dari para penyedia layanan.

Bjorka mengatakan bahwa data tersebut diperoleh dari peretasan Kominfo RI. Seperti diketahui pada 2017, Kominfo mewajibkan masyarakat untuk mendaftar SIM card menggunakan data pribadi.

Drama pada episode 1 semakin memanas akibat tanggapan Kominfo yang dianggap blunder dengan berbagai klarifikasinya.

Pertama, Kominfo membantah bahwa data tersebut berasal dari mereka. Hal tersebut direspon oleh provider bahwa kebocoran juga bukan berasal dari para penyedia layanan.

1 2 3 4Laman berikutnya

Rekomendasi Berita